Skip to main content

BUDAYAKAN KESETARAAN DAN KEADILAN JENDER

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Terwujudnya keadilan dan kesetaraan jender tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dari kaum laki-laki. Hal tersebut merupakan sebagian pernyataan dalam sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk peringatan Hari Ibu ke-78 yang disampaikan Sekretaris Jenderal MK-RI Janedjri M. Gaffar selaku Pembina Upacara Peringatan Hari Ibu ke-78, pagi ini (22/12/2006) di halaman Gedung MK-RI Jalan Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta.

Lebih lanjut, Janedjri yang membacakan sambutan tersebut menyampaikan bahwa kaum laki-laki harus dapat mengubah pola pikir, pola tindak dan perilaku sehingga, baik di dalam kehidupan berkeluarga, terlebih lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Memang tidak mudah mendekonstruksi pola pikir ke arah yang lebih egalitarian dan terbuka terhadap kesetaraan dan keadilan jender, namun hal tersebut dapat dilakukan seiring berjalannya waktu dan komitmen yang kuat dari kita semua," baca Janedjri.

Peringatan Hari Ibu ke-78 tahun 2006 yang mengangkat tema "Dengan Semangat Hari Ibu ke-78 Kita Budayakan Kesetaraan dan Keadilan Jender", dimaksudkan untuk mengenang perjuangan perempuan Indonesia di dalam merebut kemerdekaan dan kemudian melaksanakan Kongres Perempuan I pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Pemilihan tema Hari Ibu tahun 2006 adalah untuk mendorong semua pihak, utamanya kaum perempuan untuk berjuang mengisi kemerdekaan, sehingga perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan nasional serta mendapatkan perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=258

Comments

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...

Laksamana Muda Maeda: Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono                 Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249). Lahir pada 3 Maret ...