Skip to main content

APRESIASI DAN TRAINING PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN KEARSIPAN MK

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Menjelang medio tahap pelayanan (2006-2007) yang dicanangkan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) terus mencoba menciptakan pelayanan prima dan profesional dalam wujud pelayanan yang ramah, terbuka, dan modern kepada pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya warga masyarakat.

Berbagai upaya coba dilakukan pula untuk lebih mempermudah pelaksanaan dukungan teknis administratif maupun justisial kepada para hakim konstitusi. Salah satu indikasi kelancaran pelaksanaan tugas adalah dengan adanya pedoman tata naskah dinas dan kearsipan MK. Keberadaan pedoman tersebut tentunya perlu disosialisasikan kepada pegawai di seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Hal itulah yang melatarbelakangi dilaksanakannya Sosialisasi (Apresiasi dan Training) Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan MKRI (22-24 Desember 2006).

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dalam sambutannya sore ini (22/12) untuk membuka acara, berharap agar para pegawai yang mendapat kesempatan mengikuti sosialisasi dapat mempelajari materi dengan sungguh-sungguh. ?Materi yang disampaikan ini akan sangat berguna untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang para hakim konstitusi, kata Janedjri.

Lebih lanjut Janedjri mengingatkan para pegawai untuk selalu bersiap-siap dalam berbagai kondisi dan situasi pekerjaan. ?Salah satu yang perlu dipersiapkan dengan rinci adalah pelaksanaan tugas membantu kelancaran penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2009,? ujar Janedjri. Hal ini dikarenakan perkara tersebut memiliki kompleksitas tinggi terkait dengan masalah arsip dan data.

Materi pelatihan yang akan disampaikan kepada para peserta sosialisasi antara lain: apresiasi kearsipan, tata naskah dinas, pengurusan naskah dinas, pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, dan penyusutan. Diadakan pula praktek pengelolaan arsip aktif maupun inaktif dalam beberapa sesi. Narasumber kegiatan ini hampir seluruhnya berasal dari Arsip Nasional Republik indonesia (ANRI).

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=259

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...
Post a Comment
Read more

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...
Post a Comment
Read more

Laksamana Muda Maeda: Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono                 Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249). Lahir pada 3 Maret ...
2 comments
Read more