Skip to main content

RAPAT KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MK-RI TAHUN 2006

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Setelah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI melaksanakan dukungan selama satu tahun pada 2006, dipandang perlu adanya evaluasi secara mendalam dan obyektif untuk mengetahui titik kelemahan dan kekurangan kinerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar lebih baik pada masa yang akan datang.

Hal tersebut yang melatarbelakangi dilaksanakannya Rapat Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI Tahun 2006 pada 28-29 Desember 2006 lalu di Ruang Serbaguna/Aula lantai 4 Gedung MK-RI, Jakarta.

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam sambutannya menjelaskan bahwa seiring dengan akan dimasukinya tahun 2007, dipandang perlu pula untuk melakukan proyeksi atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI pada 2007. ?Hal ini dipandang penting agar program kerja dan kegiatan tersebut dapat dipahami secara utuh dan dipersiapkan sebaik-baiknya,? kata Jimly.

Jimly juga menyampaikan bahwa karena masalah dari waktu ke waktu selalu terus berubah, maka seluruh aspek harus dipersiapkan secara serius, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara optimal, tertib, lancar dan mengarah pada pencapaian tujuan, baik organisasi mapun pribadi.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=261

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...
Post a Comment
Read more

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...
Post a Comment
Read more

Laksamana Muda Maeda: Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono                 Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249). Lahir pada 3 Maret ...
2 comments
Read more