Skip to main content

SASTRA, KEBUDAYAAN, DAN KEADILAN

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Taufiq Ismail penyair “Tuhan Sembilan Senti” meluncurkan buku “Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit”, Rabu (14/5), di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Peluncuran buku yang berisi himpunan karya Taufiq dalam rentang waktu 1953-2008 dan terdiri dari empat jilid tersebut dihadiri Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, para Hakim Konstitusi, A.M. Fatwa, Akbar Tanjung, Moerdiono, Hendro Priyono, Tarmizi Taher, Joop Ave, dan tamu undangan lain yang merupakan sastrawan/budayawan Indonesia dan penggemar sastra dan budaya.



Jimly Asshiddiqie dalam sambutannya mengungkapkan, betapa sastra dan kebudayaan sangat erat hubungannya dengan konsep keadilan. Peradaban tidaklah mungkin tumbuh dalam struktur sosial yang tidak berkeadilan. “Karenanya konstitusi Indonesia mengatur hal tersebut,” ujarnya.



Anis Baswedan yang menyampaikan pidato kebudayaan juga mengulas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan sangat sulit dicapai bila secara struktur ada kesenjangan yang luar biasa. “Taufik Ismail melalui puisi-puisinya telah secara tajam memotret situasi-situasi bangsa. Ada berderet-deret puisinya yang merupakan wake up call, untuk membangunkan kita agar melihat Indonesia dengan perpesktif masa depan”, ungkap Rektor Universitas Paramadina tersebut.



Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MK, Laica Marzuki membacakan puisi karya Taufiq Ismail. Grup musik Bimbo juga melantunkan lagu yang liriknya merupakan karya penyair yang telah 55 tahun berkiprah dalam sastra Indonesia tersebut. Budayawan Emha Ainun Nadjib pun memimpin doa penutup.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=1490

Comments

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...

Laksamana Muda Maeda: Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono                 Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249). Lahir pada 3 Maret ...