Skip to main content

Pembacaan Nominasi Pemenang IHRBA 2012


Kepada rekan – rekan yang kami hormati

Tiba waktunya kami, atas nama Dewan Juri mengumumkan nama – nama nominasi IHRBA 2012 ini.

Nominasi IHRBA 2012 :

Arman Dhani Bustomi dengan judul tulisan Memanusiakan Manusia dan Insiden Tentang Tuhan

Dinda Nuurannisaa Yura dengan judul tulisan Demi Kehidupan yang Adil dan Bermartabat, Mempertanyakan Hak atas Pendidikan untuk Mereka, Pendidikan Tinggi Nasibmu Nanti, Terminal Khusus TKI, Sumbangsih untuk Si Mbak, Internet dan Kerentanan Pembela HAM, UN dan Pelanggaran HAM, dan Rencana Penghentian TKI Informal Diskriminasi tanpa Solusi

Arief Setiawan dengan judul tulisan Hak Menyusui bagi Pekerja Perempuan
Asep Mulyana dengan judul tulisan Bagaimana Memperlakukan Sektor Informal?
Pebriansyah Ariefana dengan judul tulisan Tak Berlaku HAM di Simbol Publik, Dimana Hak untuk Aman Menyeberang di Zebra Cross, Ini Soal Hak Asasi Manusia untuk Mendapatkan Kenyamanan Bersama, dan Temanku Seorang Ahmadiyah, Atheis, dan Yahudi, lalu Mengapa?

Ricky Mardiansyah dengan judul tulisan Jangan Renggut Hak Asasi Manusia untuk Mencintai

Yudha P Sunandar dengan judul tulisan Berikan Kami Informasi Positif! dan Budi is Different….

Luthfi Widagdo Eddyono dengan judul tulisan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas

http://hamblogger.org/pembacaan-nominasi-pemenang-ihrba-2012/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...
Post a Comment
Read more

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...
Post a Comment
Read more

Laksamana Muda Maeda: Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono                 Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249). Lahir pada 3 Maret ...
2 comments
Read more