KONFIGURASI IDE-IDE

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono   Judul Buku: Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia Penulis: Satjipto Rahardjo, dkk Editor: Esmi Warassih, dkk Penerbit: Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro Terbitan: Cetakan I, Oktober 2012 Jumlah Halaman: xxvii dan 655. Dilihat dari para penerbitnya, bahasan buku ini jelas akan mengarah kemana. Diterbitkan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, merekalah yang telah berkolaborasi untuk menggelar Kongres Ilmu Hukum Indonesia baru-baru ini (20/10/2012). Buku ini merupakan “kado” dari kongres tersebut bagi pengembangan keilmuan hukum di Indonesia. Berasal dari berbagai makalah yang dipresentasikan dalam kongres, maka pengkotak-kotakan tema pun disesuaikan dengan tujuan kongres, yaitu menuntaskan surat wasiat Prof. Tjip (panggilan akrab Almarhum Prof. Satjipto Rahardjo) be...

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku          :             Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat dan Pentingnya Statuta Roma Penulis                :             Prof. Soetandyo Wignjosobroto, dkk. Penerbit              :              ICTJ dan Indonesian Civil Society Coalition for The International Criminal Court Tahun Terbit      :               Januari, 2012 Jumlah halaman:              xxiv + 220 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin, dalam pengantar buku ini menyatakan, terlepas ada...

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono   Dibandingkan berbagai aktivitas kekerasan anak muda seperti tawuran dan perkelahian yang telah memakan korban jiwa, kegiatan Komunitas Peace Generation di Yogyakarta baru-baru ini sungguh lebih positif dan mencerahkan. Mereka membuat Gerakan Pelangi Manusia,   Rainbow for Peace : “ The Rainbow is You ” pada 21 September 2012 lalu, di Nol Kilometer Yogyakarta dalam bentuk   flash mob   dan pertunjukkan seni untuk memperingati hari perdamaian. Komunitas yang eksis sejak tahun 2003 dan bergerak di bidang resolusi konflik dan perdamaian di kalangan anak muda tersebut juga sengaja melibatkan berbagai komunitas-komunitas pemuda lainnya di Yogyakarta untuk membangun jaringan dalam semangat kebhinekaan, perdamaian, dan menolak segala bentuk kekerasan. Memahami Perbedaan Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan populasi yang diperkirakan sebesar 230.472.833 jiwa pada tahun 2009, Indonesia a...

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Permohonan Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (UU Parpol) dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) yang diajukan oleh Pong Hardjatmo, dkk serta Masyarakat Hukum Indonesia, ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada hari ini Kamis, (3/1/2013). Pong Hardjatmo, dkk dalam permohonannya berpendapat, ketentuan yang membatasi hak untuk mengajukan permohonanpembubaran partai politik yang hanya kepada pemerintah dan tidak diberikan kepada pihak lain adalah bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, menurut mereka, sanksi adiminstratif dalam bentuk pembekuan sementara partai politik dan kepengurusan partai politik mereduksi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik.  Menurut MK, Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan perk...

Kepada rekan – rekan yang kami hormati Tiba waktunya kami, atas nama Dewan Juri mengumumkan nama – nama nominasi IHRBA 2012 ini. Nominasi IHRBA 2012 : Arman Dhani Bustomi dengan judul tulisan Memanusiakan Manusia dan Insiden Tentang Tuhan Dinda Nuurannisaa Yura dengan judul tulisan Demi Kehidupan yang Adil dan Bermartabat, Mempertanyakan Hak atas Pendidikan untuk Mereka, Pendidikan Tinggi Nasibmu Nanti, Terminal Khusus TKI, Sumbangsih untuk Si Mbak, Internet dan Kerentanan Pembela HAM, UN dan Pelanggaran HAM, dan Rencana Penghentian TKI Informal Diskriminasi tanpa Solusi Arief Setiawan dengan judul tulisan Hak Menyusui bagi Pekerja Perempuan Asep Mulyana dengan judul tulisan Bagaimana Memperlakukan Sektor Informal? Pebriansyah Ariefana dengan judul tulisan Tak Berlaku HAM di Simbol Publik, Dimana Hak untuk Aman Menyeberang di Zebra Cross, Ini Soal Hak Asasi Manusia untuk Mendapatkan Kenyamanan Bersama, dan Temanku Seorang Ahmadiyah, Atheis, dan Yahudi, lalu Mengapa? Ricky Mardiansyah d...

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono “ In the early 1970s a few people had the radical idea that nonsmokers should not have to breathe secondhand tobacco smoke. At that time it was considered impolite to ask people not to smoke. Smoking was not only acceptable; it was the norm .” Kalimat di atas merupakan kalimat pembuka Bagian 2 buku Tobacco War: Inside the California Battles (2000) yang ditulis oleh Stanton A. Glantz dan Edith D. Balbach. Buku tersebut secara komprehensif menjelaskan sejarah perang tembakau di Amerika Serikat, sehingga patut untuk dijadikan acuan untuk memahami “perang tembakau (rokok)” di tanah air kita karena tersingkap pola-pola pertarungan yang serupa walau tak sama. Kesimpulannya adalah, penggunaan kebijakan hukum dan politik efektif untuk menghadang asap rokok. Daripada meyakinkan seseorang untuk berhenti merokok, lebih baik menegaskan dalam bentuk peraturan yang mewajibkan adanya kawasan tanpa rokok. Upaya sistemik tersebut penting untuk meyakinkan industri rokok dan m...