KONFIGURASI IDE-IDE

http://clerk.ci.seattle.wa.us/~scripts/nph-brs.exe?s1=&s2=20100412&Sect4=AND&l=20&Sect6=HITOFF&Sect5=MINU1&Sect3=PLURON&d=MINU&p=1&u=/~public/minu1.htm&r=1&f=G Seattle City Council Minutes Information retrieved July 26, 2010 11:36 PM -------------------------------------------------------------------------------- Journal of the Proceedings of the Seattle City Council Monday, April 12, 2010 A. CALL TO ORDER The City Council of The City of Seattle met in the Council Chamber in City Hall in Seattle, Washington on Monday, April 12, 2010, pursuant to the provisions of the City Charter. The meeting was called to order at 2:05 p.m., with Council President Conlin presiding. B. ROLL CALL On roll call the following members were: Present: Bagshaw, Burgess, Conlin, Godden, Harrell, Licata, O'Brien, Rasmussen - 8 Absent: Clark - 1. By unanimous consent, Councilmember Clark was excused from the Full Council meeting. C. APPROVAL OF AGENDA Motion was mad

http://www.ci.tukwila.wa.us/council/docs10/rm4-5.htm TUKWILA CITY COUNCIL April 5, 2010 - 7:00 p.m. Tukwila City Hall - Council Chambers REGULAR MEETING MINUTES CALL TO ORDER/PLEDGE OF ALLEGIANCE/ROLL CALL Mayor Haggerton called the Regular Meeting of the Tukwila City Council to order at 7:03 p.m. and led the audience in the Pledge of Allegiance. ROLL CALL Christy O’Flaherty, City Clerk, called the roll of the Council. Present were Councilmembers Joe Duffie, Joan Hernandez, Dennis Robertson, Allan Ekberg, Verna Seal, Kathy Hougardy, and De’Sean Quinn. CITY OFFICIALS Jim Haggerton, Mayor; Steve Lancaster, City Administrator; Kari Sand, City Attorney’s Office; Shawn Hunstock, Finance Director; Bob Giberson, Public Works Director; Jack Pace, Community Development Director; Brandon Miles, Senior Planner; Evelyn Boykan, Human Services Manager; Stephanie Brown, Human Resources Director; David Haynes, Police Chief; Dave Johnson, Recreation Superintendent; Derek Speck, Economic Development Adm

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem checks and balances antarcabang-cabang pe-merintahan (lem¬baga negara) untuk menghindari penyalahgunaan ke¬kuasaan atau suatu tindak me¬lampaui wewenang. Selain itu, UUD 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aturan UUD 1945 juga banyak yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN. Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945. Dalam Perubahan Pertama yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 diantaranya penguatan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislat

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Pidana Pelanggaran Iklan Kampanye Pemilu Inkonsitusional (Putusan 32/PUU-VI/2008 dan 99/PUU-VII/2009) Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa aturan undang-undang Pemilu yang menentukan adanya pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, KPU, KPU propinsi dan KPU kabupaten pada pelanggaran iklan kampanye Pemilu oleh media cetak dan media elektronik tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan 32/PUU-VI/2008 dan 99/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan, ketentuan tersebut bertentangan dengan kebebasan berekspresi (freedom of expression) sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kedua pasal a quo juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan me