Posts

MHI GUGAT UU KPK

MENAFSIRKAN LEMBAGA NEGARA

PENTINGNYA PEMBUDAYAAN, PEMASYARAKATAN DAN PENDIDIKAN HUKUM

KY MERUPAKAN "SUPPORTING ELEMENT" MA DAN MK

UU SUSDUK DIANGGAP DISKRIMINATIF

PENTINGNYA SOSIALISASI PERUBAHAN UUD 1945

KY MERUPAKAN PERWUJUDAN "CHECK AND BALANCES"

KORBAN PELANGGARAN HAM TOLAK AMNESTI BAGI PELANGGAR HAM BERAT

AMNESTI TIDAK DAPAT DIBERIKAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT

PEMBERHENTIAN SEMENTARA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

PASAL 35 HURUF D UU PPTKI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

PERMOHONAN UJI MATERIL UU APBN 2006 DIKABULKAN SEBAGIAN

31 HAKIM MA MENGAJUKAN PENGUJIAN UU KY

MEMAHAMI FRASA "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"

SOSIALISASI PAJAK DI MK

ASOSIASI ADVOKAT KONSTITUSI TIDAK PUNYA LEGAL STANDING

PERMOHONAN PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DITOLAK

PERTEMUAN MK DENGAN FOPI

SALAH INTERPRETASI TERHADAP PUTUSAN MK PENGUJIAN UU PENYIARAN

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH VS PRESUMPTION OF INNOCENT

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN MK DAN BI

PERTEMUAN MK DENGAN PERWAKILAN PROVINSI IRJABAR

SUBSTANSI UU PPTKILN HAMPIR TIDAK BERUBAH DARI KEPMENNAKERTRANS NO. 104 TAHUN 2002

MEMBANGUN RES PUBLICA