Posts

PERMOHONAN PENGUJIAN UU GURU DAN DOSEN DITOLAK

PERMOHONAN KOMBES. POL. (PURN.) SOFWAT HADI TIDAK DAPAT DITERIMA

TUGAS POKOK MK

PROVISIONEL HANDELING UU APBN 2007 TIDAK DIMUNGKINKAN

RAPAT KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MK-RI TAHUN 2006

APRESIASI DAN TRAINING PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN KEARSIPAN MK

BUDAYAKAN KESETARAAN DAN KEADILAN JENDER

LARANGAN MENYERAHKAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA KEPADA PENGACARA BUKANLAH DISKRIMINASI

PENAHANAN MERUPAKAN "A NECESSARY EVIL"

PASAL 53 UU KPK TETAP BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT PALING LAMBAT TIGA TAHUN

MENINGKATKAN KETRAMPILAN BERBAHASA INDONESIA

PUBLIC RELATIONS WRITING WORKSHOP

PERMOHONAN ARUKAT DJASWADI, DKK TIDAK DAPAT DITERIMA

UU KKR BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

LOKAKARYA PENYUSUNAN NASKAH KOMPREHENSIF PROSES DAN HASIL PERUBAHAN UUD 1945

EKSISTENSI ORGANISASI ADVOKAT

PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 32 AYAT (3) UU ADVOKAT DIPUTUSKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

HUKUM HARUS SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

ATURAN PENAHANAN KUHAP DIPERMASALAHKAN

PEMOHON PENGUJIAN UU SISDIKNAS BERTAMBAH

HAK BERPOLITIK TNI DAN POLRI

PERBEDAAN KRITIK DAN PENGHINAAN

MENUJU PERDAMAIAN TOTAL

PERMOHONAN KETUA DPRD KABUPATEN AGAM DAN PARA WALI NAGARI KABUPATEN AGAM BERAKHIR DENGAN KETETAPAN

AKTUALISASI NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

PENYADAPAN MEMBUTUHKAN IJIN PENGADILAN

PERMOHONAN AMIRUDIN DAN PUTUT AJI PUSARA Niet Ontvankelijk Verklaard

MEMAHAMI JURNALIS

MENGAMATI PERMASALAHAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SEBAGIAN KETENTUAN UU KY DAN UU KK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

MENJELANG BABAK AKHIR PERSETERUAN MA DAN KY