KONFIGURASI IDE-IDE

Anak keduaku, Rhys Maramara Luthfi, 21 Oktober 2015

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono, Mengawali musim semi yang sudah di depan mata, Indonesia-Turkey Research Community (ITRC) melakukan berbagai kunjungan budaya ke berbagai taman yang ada di Istanbul Turki. Salah satu taman terbaik yang sempat ditapaki pada Sabtu, 4 April 2015 adalah Baltalimanı Japon Bahçesi (Taman Jepang Baltalimanı) yang masih menyisakan beberapa pohon sakura yang sungguh indah terlihat di berbagai sudutnya. Berada di Distrik Baltalimanı Istanbul, tak jauh dari Selat Bhosporus, Taman Jepang tersebut merupakan simbol hubungan kedekatan Turki dan Jepang, khususnya bagi Kota Istanbul dan Kota Shimonoseki yang terikat pada program “ sister city ”. Baltalimanı Japon Bahçesi tampak sangat serius ditata dengan berbagai kelengkapan suasana negeri matahari terbit. Berada di balik pintu kayu yang jadi seperti pembatas dunia dan negara, memasuki taman merupakan suatu pengalaman tersendiri bagi siapapun, yang menyenangkan, karena akan langsung disuguhi pemandangan asia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Luthfi Assyaukanie dalam buku Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia (2011) menyebutkan paling tidak secara umum, terdapat tiga model pemerintahan yang dibayangkan dan didukung oleh tiga generasi Muslim Indonesia, yaitu pertama , Negara Demokrasi Islam yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara, serta mendorong kaum Muslim mengambil peran utama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Kedua , Negara Demokrasi Agama, yakni model yang menekankan pentingnya kehidupan pluralis di Indonesia dan bertujuan menjadikan negara pengawal semua agama. Ketiga , Negara Demokrasi Liberal, yang dapat juga disebut Negara Demokrasi Sekular yang bertujuan membebaskan agama dari dominasi negara (seperti yang diusung model kedua) dan mengusung sekularisasi sebagai fondasi negara. Terkait dengan itu, menurut Assyaukanie, Mohammad Natsir (1908-1993) adalah tokoh penting baik dalam wacana intelektual tentang Islam maupun dalam seja

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Salah satu nama jalan protokol terkemuka di Jakarta adalah Jalan H.R. Rasuna Said. Jalan yang sangat dikenal di kawasan Kuningan Jakarta tersebut merupakan kawasan bisnis mewah, sekaligus sumber kemacetan pada jam sibuk Jakarta. Tidak hanya karena banyak pengguna mobil yang lalu lalang, tetapi juga karena di wilayah itu kerap dijadikan wilayah demonstrasi mengingat di sana terdapat sebuah kantor lembaga negara yang sangat penting bagi Republik Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siapa H.R. Rasuna Said? Tulisan “Jejak Konstitusi” kali ini akan mengupas salah seorang perempuan hebat pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga penerima gelar Pahlawan Nasional sejak tahun 1974. Hajjah Rangkayo (H.R.) Rasuna Said lahir di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 15 September 1910. Ayahnya bernama Muhamad Said, keturunan bangsawan Minang, seorang pengusaha dan aktivis pergerakan juga. Seusai menamatkan pendidikan das

Oleh    Luthfi Widagdo Eddyono Syafruddin Prawiranegara kerap disebut sebagai Presiden juga, karena pria yang lahir di Serang pada 28 Februari 1911 ini pernah menjabat Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang terbentuk karena Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Syafruddin Prawiranegara pernah menempuh pendidikan ELS (1925), MULO Madiun (1928), dan AMS Bandung (1931). Selanjutnya beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum Batavia (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Pada tahun 1939-1940, beliau pernah menjadi pegawai Siaran Radio Swasta. Kemudian sempat menjadi Petugas Departemen Keuangan Belanda (1940-1942) dan Pegawai Departemen Keuangan Jepang ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda. Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Anggota Badan Pekerja KNIP setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Aktif pada Partai Masyumi, pada tahun 1946 beliau menjadi Wakil Menteri Keuangan/Menteri Muda Keuangan Kabinet Sjahrir II dan Menteri

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 1907, Siti Soekaptinah merupakan satu dari sedikit perempuan Indonesia yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan. Sempat bersekolah di HIS (diploma 1922) dan MULO Kweekschool Taman Siswa Yogyakarta (diploma 1926), Siti Soekaptinah kemudian menjadi guru sekolah “Taman Siswa” Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro (Soewardi Soerjaningrat) bersama istrinya Nyi. Hadjar Dewantoro yang merupakan sekolah dengan sistem pendidikan nasionalis independen. Selain menjadi guru, dari tahun 1926-1929, Siti Soekaptinah juga menjadi pembantu Urusan Masyarakat Semarang mengepalai pondok orang ropoh dan menjadi anggota Gemeente Raad Semarang. Siti Soekaptinah juga pada tahun 1928-1929 merupakan penulis badan Kongres Perempoean Indonesia Pertama di Yogyakarta.  Menurut Susan Blackburn dalam buku Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang, pada tahun 1922 Nyi. Hadjar Dewantoro telah membentuk organisasi Wanita

Oleh   Luthfi Widagdo Eddyono Salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011 adalah Mr. I Gusti Ketut Pudja. Beliau lahir di Singaraja, Bali pada 19 Mei 1908. Putra dari I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma ini mendapat pendidikan HIS Singaraja (diploma, 1922), AMS Bandung (diploma, 1926), dan Rechts Hoogeschool (diploma, 1934). Karenanya tokoh kemerdekaan ini juga merupakan pakar hukum yang mumpuni. Dalam bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), disebutkan I Gusti Ketut Pudja pada Januari 1935 merupakan volontair di Kantor Residen Bali dan Lombok. Pada tahun 1936-1942 beliau kemudian bekerja di Raad van Kerta (Pengadilan khusus di Bali). Pada 27 Januari-21 Juli 1942,

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono             Lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat pada 27 Januari 1900, Mohammad Amir merupakan seorang dokter yang juga ikut aktif dalam pergerakan kebangsaan. Bersekolah di HIS/ELS Diploma 1914, MULO Diploma 1918, STOVIA Diploma 1924, Dr. Amir—nama sebutannya—juga sempat belajar di Geneeskundige Hoogeschool dan Utrecht (Nederland) Diploma 1928.             Dr. Amir merupakan dokter pemerintah Hindia Belanda sejak 1928 hingga 1934. Beliau menjadi dokter pemerintah di Medan pada 1934 hingga 1937. Beliau juga pernah menjadi dokter pribadi Sultan Langkat di Tanjungpura.             Dikenal sebagai seorang budayawan pula, menurut bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), Dr. Amir merupakan simpatisan Parindra dan anggota

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Liem Koen Hian lahir di Banjarmasin pada tahun 1896. Sempat menerima pendidikan formal di sekolah dasar Belanda. Selanjutnya dengan usaha dan belajar sendiri akhirnya beliau berhasil lulus ujian masuk Sekolah Hukum di Jakarta. Pada tahun 1915 sampai 1916, beliau menjadi Ketua Dewan Direksi berbagai surat kabar yang berkiblat ke Tionghoa, yaitu Tjhoen Tjhioe. Setelahnya, Liem juga aktif pada berbagai surat kabar, seperti Sao Lim Po (1917), Sinar Sumatra (1918-1921), dan Pewarta Surabaya (1921-1925). Berdasarkan bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta, 1998:480), Liem kemudian berkiblat pada pergerakan Indonesia dengan mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Partai tersebut jelas berpihak kepada kaum Nasionalis Indonesia. Ke

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono “ Bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara,  serta  lagu  kebangsaan  Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang  beragam  sebagai  bangsa  besar  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia .” Penjelasan Umum UU 24/2009   Pasal  36A UUD 1945 setelah amendemen telah menyatakan  bahwa  Lambang  Negara  ialah  Garuda  Pancasila  dengan semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika. Sebelumnya UUD 1945 belum pernah memilliki norma demikian, walaupun dalam pembahasan UUD 1945 pada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 sempat diutarakan keinginan untuk penormaannya oleh Parada Harahap. Akan tetapi keinginan tersebut tidak dipenuhi. Setelah adanya penetapan lambang negara tersebut, hingga saat ini secara resmi belum ditentukan juga siapa sebenarnya perancang lambang negara Burung Garuda tersebut. Padahal sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 24/2009, Bendera  Negara  San