Skip to main content

Staf Mahkamah Konstitusi Mengikuti Legislative Fellows Program 2010

Luthfi Widagdo Eddyono, staf Mahkamah Konstitusi, mengikuti Legislative Fellows Program (LFP)2010 yang diselenggarakan oleh American Council of Young Political Leaders (ACYPL). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 28 Maret – 5 Mei 2010 dengan rangkaian kegiatan, yaitu Washington, DC Program; Legislative Fellowship; 2010 Spring Fellows Congress; dan Home Country Program.

Program Washington DC dilaksanakan 28 Maret – 2 April 2010 berbentuk pertemuan dan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengenalkan sistem pemerintahan Amerika Serikat, politik, dan pembuatan kebijakan di tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah lokal. Pertemuan diadakan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika, para staf pendukung, pemerintah federal, fungsionaris partai politik, dan akademisi.

Legislative Fellowship merupakan kegiatan sebulan penuh (2 April – 1 Mei 2010) di Washington State (Seattle, Tukwila, Redmond, Bellevue, Olympia, Renton, Everett, Des Moines, dan Des Moines) dimaksudkan untuk mempelajari negara bagian dan parlemen lokal, serta pembuatan kebiijakan dan isu pemilihan umum. Selain magang di kantor DPR, ada juga pertemuan dengan lembaga swadaya masyarakat lokal, partai politik, sekolah atau universitas, dan interaksi dengan media lokal.

2010 Spring Fellows Congress diadakan oleh the USA State Department di Washington, DC. Kegiatan dua hari ini (3 – 4 Mei 2010) diperuntukkan bagi 100 Legislative Fellows dari 17 countries dan menyediakan forum diskusi tentang proses legislasi dan isu-isu penting lainnya.

Seusai kembali ke Indonesia, maka akan ada Home Country Program Development berupa kunjungan host amerika ke Indonesia selama 14 hari untuk mempelajari indonesia dari berbagai aspek, sekaligus untuk saling meningkatkan pemahaman atas negara masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada Desember 2010.

Comments

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...

Laksamana Muda Maeda: Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono                 Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249). Lahir pada 3 Maret ...