Tuesday, April 30, 2013

Jaminan Kepastian Tenurial


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono 

Selama tahun 2012, paling tidak terdapat tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengakuan hak atas tanah. Pertama, Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012 telah memberi pertimbangan: “Dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan”.

Kedua, Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012 telah memberi pertimbangan: “Penggunaan kata “dengan memperhatikan” dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 sebenarnya memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP (red--Wilayah Pertambangan),  berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun  juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh  masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak...”.

Ketiga, Putusan Nomor 34/PUU-IX/2009, bertanggal 6 Juli 2012 memberi pertimbangan: “Dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo”.

Pada prinsipnya, ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ingin memastikan hak warga negara dan masyarakat yang memiliki hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan tetaplah harus diperhatikan mengingat hak tersebut merupakan merupakan jaminan atas pembingkaian hak tersebut dalam kerangka hukum negara.

Bentuk-bentuk pemberian hak atas tanah tersebut utamanya merupakan bagian dari kepastian hukum atas penguasaan atau pemilikan atas tanah yang kerap disebut sebagai kepastian tenurial (tenurial security) yang tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga sebagai jaminan atas upaya untuk memanfaatkan secara ekonomi (economic security) dan kebebasan atas ancaman lainnya, sehingga jaminan atas hak mempertahankan hidup dan kehidupannya serta hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dapat terlindungi

No comments: