Skip to main content

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN MK DAN BI

Dalam rangka mengupayakan dengan sebaik-baiknya kerjasama dalam pengkajian, pendidikan dan penyebarluasan informasi tentang konstitusi dan kebanksentralan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bank Indonesia (BI) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) hari ini Rabu (22/2/2006) jam 14.00 WIB di Gedung MK lantai 4 Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Gultom. Rencananya bentuk kerjasama tersebut akan diaplikasikan dalam bentuk temu wicara tentang ekonomi, keuangan, moneter dan perbankan yang terkait dengan peran BI; pelatihan kebanksentralan kepada para hakim tata negara dan dosen-dosen hukum tata negara seluruh Indonesia; serta kerjasama di bidang penelitian.

Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, dalam sambutannya mengungkapkan keinginan BI untuk belajar mengenai konstruksi konstitusi saat ini. Burhanuddin menyampaikan, banyak sekali hal yang perlu dilakukan dan perlu dipahami terkait dengan seluruh pranata yang ingin dibangun untuk mencapai satu pemerintahan yang bersih. "Semua harus dipahami sebagai satu bagian yang membutuhkan elemen-elemen penting untuk membangun bangsa yang sebaik-baiknya," ungkap Burhanuddin.

Jimly Asshiddiqie, Ketua MK, dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar melalui kerjasama ini tercipta ruang dialog intelektuil di antara ahli hukum dan ahli ekonomi mengenai realitas yang berkembang dalam kenyataan saat ini dan idealitas yang merupakan tuntutan dari konstitusi. "Kerjasama dengan BI, otoritas moneter yang paling tinggi di negara kita, yang juga diatur keberadaannya dalam UUD 1945, sangat penting bagi MK," ujar Jimly. Diharapkan kerjasama ini dapat mendorong jaringan memasyarakatkan kebanksentralan sekaligus MK dan informasi konstitusi secara lebih luas. (Luthfi W.E.)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=60

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...
Post a Comment
Read more

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Judul Buku : Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Penulis : Luthfi Widagdo Eddyono Penerbit : Insignia Strat Cetakan Pertama , Maret 2013 Terbitan Online :  http://bit.ly/11IgInD Buku ini menceritakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Baik Mahkamah Konstitusi, maupun sengketa kewenangan lembaga negara merupakan hal yang baru dalam konsepsi ketatanegaraan Indonesia akibat perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang menguatkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ) antarlembaga negara. Tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara dan dipahaminya kedudukan setara antarlembaga negara menciptakan potensi konflik antarlembaga negara tersebut. Karenanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru, diberi wewenang untuk menentukan siapa lembaga negara yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan UUD 1945. Buku in...
Post a Comment
Read more

Legal Maxims, Blacks Law Dictionary, 9th edition.

dikutip dari: http://tpuc.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=13527 Maxime ita dicta quia maxima estejus dignitas et certissima auctoritas, atque quod maxime omnibus probetur – A maxim is so called because its dignity is cheifest and its authority is the most certain, and because it is most approved by all. Regula pro lege, si deficit lex – If the law is inadequate, the maxim serves in its place. Non jus ex regula, sed regula ex jure – The law does not arise from the rule (or maxim), but the rule from the law. Law: Home ne sera puny pur suer des breifes en court le roy, soit il a droit ou a tort. – A person shall not be punished for suing out writs in the Kings court, whether the person is right or wrong. Homo vocabulum est naturae; persona juris civilis. – Man (homo) is a term of nature: “person” (persona), a term of civil law. Omnis persona est homo, sed non vicissim – Every person is a human being, but not every human being is a person. Persona est homo cum statu quodam consideratus ...
Post a Comment
Read more