Skip to main content

BUDAYAKAN KESETARAAN DAN KEADILAN JENDER

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Terwujudnya keadilan dan kesetaraan jender tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dari kaum laki-laki. Hal tersebut merupakan sebagian pernyataan dalam sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk peringatan Hari Ibu ke-78 yang disampaikan Sekretaris Jenderal MK-RI Janedjri M. Gaffar selaku Pembina Upacara Peringatan Hari Ibu ke-78, pagi ini (22/12/2006) di halaman Gedung MK-RI Jalan Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta.

Lebih lanjut, Janedjri yang membacakan sambutan tersebut menyampaikan bahwa kaum laki-laki harus dapat mengubah pola pikir, pola tindak dan perilaku sehingga, baik di dalam kehidupan berkeluarga, terlebih lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Memang tidak mudah mendekonstruksi pola pikir ke arah yang lebih egalitarian dan terbuka terhadap kesetaraan dan keadilan jender, namun hal tersebut dapat dilakukan seiring berjalannya waktu dan komitmen yang kuat dari kita semua," baca Janedjri.

Peringatan Hari Ibu ke-78 tahun 2006 yang mengangkat tema "Dengan Semangat Hari Ibu ke-78 Kita Budayakan Kesetaraan dan Keadilan Jender", dimaksudkan untuk mengenang perjuangan perempuan Indonesia di dalam merebut kemerdekaan dan kemudian melaksanakan Kongres Perempuan I pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Pemilihan tema Hari Ibu tahun 2006 adalah untuk mendorong semua pihak, utamanya kaum perempuan untuk berjuang mengisi kemerdekaan, sehingga perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan nasional serta mendapatkan perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=258

Comments

Popular posts from this blog

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Judul Buku : Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Penulis : Luthfi Widagdo Eddyono Penerbit : Insignia Strat Cetakan Pertama , Maret 2013 Terbitan Online :  http://bit.ly/11IgInD Buku ini menceritakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Baik Mahkamah Konstitusi, maupun sengketa kewenangan lembaga negara merupakan hal yang baru dalam konsepsi ketatanegaraan Indonesia akibat perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang menguatkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ) antarlembaga negara. Tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara dan dipahaminya kedudukan setara antarlembaga negara menciptakan potensi konflik antarlembaga negara tersebut. Karenanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru, diberi wewenang untuk menentukan siapa lembaga negara yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan UUD 1945. Buku ini ak

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an

PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SETJEN DAN KEPANITERAAN MK RI

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Organisasi yang ideal mampu mencapai tujuan secara optimal. Untuk itu organisasi dapat berulangkali melakukan perubahan organisasional dan perencanaan sumber daya manusia (SDM) agar tujuan dan sasarannya dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Hal inilah yang melatarbelakangi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI menyelenggarakan rapat koordinasi "Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI" pada 23-25 Maret 2007 di Jakarta. Sekretaris Jenderal MK RI, Janedjri M. Gaffar, dalam rapat koordinasi menyatakan bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 357/KEP/SET.MK/2004 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI memang perlu disempurnakan. Penyempurnaan itu menurut Janedjri idealnya harus melalui analisis jabatan dan analisis manajemen. "Penyempurnaan ini diharapkan dapat komprehensif yaitu dengan mendasarkan pada teori organisasi dan