Skip to main content

KPU PROVINSI MALUKU UTARA MENARIK KEMBALI PERKARA SKLN

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


M. Rahmi Husen, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bersama Nurbaya Hi. Soleman dan Zainuddin Husain (anggota KPU Provinsi Maluku Utara) yang bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Maluku Utara menarik kembali perkara No. 32/SKLN-V/2007. Hal tersebut terungkap dalam sidang perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) antara KPU Provinsi Maluku Utara terhadap KPU, hari ini, Senin, (21/1) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).



Sebelumnya, melalui kuasanya, para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penarikan kembali perkara tersebut bertanggal 8 Januari 2008. Para Pemohon sendiri juga telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara melalui surat bertanggal 15 Januari 2008. Dalam kesempatan sidang hari ini, ditegaskan kembali secara lisan penarikan perkara tersebut. Alasan penarikan perkara, sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam surat bertanggal 15 Januari 2007 ”didasarkan pertimbangan perkara dengan materi yang sama sedang diperiksa dengan acara cepat di Mahkamah Agung.”



Perkara ini terkait dengan anggapan para Pemohon bahwa terjadi pengambilalihan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara secara tidak sah oleh KPU. Menurut para Pemohon dalam sidang sebelumnya (7/1), pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur telah berlangsung dengan sukses dengan menghasilkan Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Abdul Gani Kasuba sebagai pemenang, akan tetapi secara sepihak KPU membatalkan hasil tersebut dan meminta pemilihan serta penghitungan suara ulang dengan dikeluarkannya surat bernomor 158/SK/KPU/Tahun 2007.



Atas permohonan penarikan kembali perkara tersebut, MK, memaktubkan Ketetapan Nomor 9/TAP.MK/2008, yang dibacakan langsung oleh Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, dalam sidang hari ini. Ketetapan tersebut, antara lain, berisi: mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; menyatakan perkara Nomor 32/SKLN-V/2007 perihal permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara KPU Provinsi Maluku Utara terhadap KPU, ditarik kembali; dan menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=539

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Judul Buku : Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Penulis : Luthfi Widagdo Eddyono Penerbit : Insignia Strat Cetakan Pertama , Maret 2013 Terbitan Online :  http://bit.ly/11IgInD Buku ini menceritakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Baik Mahkamah Konstitusi, maupun sengketa kewenangan lembaga negara merupakan hal yang baru dalam konsepsi ketatanegaraan Indonesia akibat perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang menguatkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ) antarlembaga negara. Tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara dan dipahaminya kedudukan setara antarlembaga negara menciptakan potensi konflik antarlembaga negara tersebut. Karenanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru, diberi wewenang untuk menentukan siapa lembaga negara yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan UUD 1945. Buku ini ak
Post a Comment
Read more

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an
Post a Comment
Read more

PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SETJEN DAN KEPANITERAAN MK RI

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Organisasi yang ideal mampu mencapai tujuan secara optimal. Untuk itu organisasi dapat berulangkali melakukan perubahan organisasional dan perencanaan sumber daya manusia (SDM) agar tujuan dan sasarannya dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Hal inilah yang melatarbelakangi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI menyelenggarakan rapat koordinasi "Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI" pada 23-25 Maret 2007 di Jakarta. Sekretaris Jenderal MK RI, Janedjri M. Gaffar, dalam rapat koordinasi menyatakan bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 357/KEP/SET.MK/2004 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI memang perlu disempurnakan. Penyempurnaan itu menurut Janedjri idealnya harus melalui analisis jabatan dan analisis manajemen. "Penyempurnaan ini diharapkan dapat komprehensif yaitu dengan mendasarkan pada teori organisasi dan
Post a Comment
Read more