Skip to main content

SASTRA, KEBUDAYAAN, DAN KEADILAN

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Taufiq Ismail penyair “Tuhan Sembilan Senti” meluncurkan buku “Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit”, Rabu (14/5), di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Peluncuran buku yang berisi himpunan karya Taufiq dalam rentang waktu 1953-2008 dan terdiri dari empat jilid tersebut dihadiri Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, para Hakim Konstitusi, A.M. Fatwa, Akbar Tanjung, Moerdiono, Hendro Priyono, Tarmizi Taher, Joop Ave, dan tamu undangan lain yang merupakan sastrawan/budayawan Indonesia dan penggemar sastra dan budaya.



Jimly Asshiddiqie dalam sambutannya mengungkapkan, betapa sastra dan kebudayaan sangat erat hubungannya dengan konsep keadilan. Peradaban tidaklah mungkin tumbuh dalam struktur sosial yang tidak berkeadilan. “Karenanya konstitusi Indonesia mengatur hal tersebut,” ujarnya.



Anis Baswedan yang menyampaikan pidato kebudayaan juga mengulas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan sangat sulit dicapai bila secara struktur ada kesenjangan yang luar biasa. “Taufik Ismail melalui puisi-puisinya telah secara tajam memotret situasi-situasi bangsa. Ada berderet-deret puisinya yang merupakan wake up call, untuk membangunkan kita agar melihat Indonesia dengan perpesktif masa depan”, ungkap Rektor Universitas Paramadina tersebut.



Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MK, Laica Marzuki membacakan puisi karya Taufiq Ismail. Grup musik Bimbo juga melantunkan lagu yang liriknya merupakan karya penyair yang telah 55 tahun berkiprah dalam sastra Indonesia tersebut. Budayawan Emha Ainun Nadjib pun memimpin doa penutup.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=1490

Comments

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...

Legal Maxims, Blacks Law Dictionary, 9th edition.

dikutip dari: http://tpuc.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=13527 Maxime ita dicta quia maxima estejus dignitas et certissima auctoritas, atque quod maxime omnibus probetur – A maxim is so called because its dignity is cheifest and its authority is the most certain, and because it is most approved by all. Regula pro lege, si deficit lex – If the law is inadequate, the maxim serves in its place. Non jus ex regula, sed regula ex jure – The law does not arise from the rule (or maxim), but the rule from the law. Law: Home ne sera puny pur suer des breifes en court le roy, soit il a droit ou a tort. – A person shall not be punished for suing out writs in the Kings court, whether the person is right or wrong. Homo vocabulum est naturae; persona juris civilis. – Man (homo) is a term of nature: “person” (persona), a term of civil law. Omnis persona est homo, sed non vicissim – Every person is a human being, but not every human being is a person. Persona est homo cum statu quodam consideratus ...