Skip to main content

Mohon Doa Restu..

MEMBAGI SORE

Kuyup pohon itu akibat hujan sore
Jatuh tetesnya, mengenai sofa dan dia
Memutus benang waktu
lalu seketika menyambung dengan raga
Melenakannya berucap padaku tentang sore di masa depan
di mana pedarnya berwarna transparan

Biarkan aku membagi sore hariku bersamanya
bersama hujan di 6 Februari.

(Sosio-Yustisio 1, 2003)




Semuanya berawal saat itu. Hingga, akhirnya rangkaiannya akan kami perbaharui kembali.

Karenanya, kami mohon kehadiran dan doa restu atas pernikahan kami, Luthfi Widagdo Eddyono (Luthfi) dan Tri Sulistianing Astuti (Aning), pada:

Sabtu, 18 April 2009

Akad Nikah: 09.00 WIB
Resepsi : 11.00-13.00 WIB

Di Gedung Madu Candhya, Jalan Madukismo, Bantul, Yogyakarta .

Kehormatan dan kebahagiaan bagi kami atas perkenan Ibu dan Bapak sekalian.





“Hai Manusia! Patuhlah kepada Tuhanmu jang mendjadikan kamu dari satu diri (djenis), dan didjadikan isterinja dari djenisnja (bangsanja) sendiri, dan diperkembang-biakkan dari keduanja laki2 dan perempuan jang banjak. Patuhlah kepada Tuhan, jang dengan namaNja, kamu satu sama lain menuntut—hak—dan mendjaga pertalian kasih sajang diantaramu; sesungguhnja Tuhan itu Pendjaga kamu sekalian.”

SURAT ANNISAA’ (PEREMPUAN) AYAT 1.

[H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, Tafsir Quran, Naskah Asli-Terdjemah-Keterangan, (Jakarta: Widjaya Djakarta, 1959), hlm. 106.]


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...
Post a Comment
Read more

Resensi: INTEGRASI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Judul Buku : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Penulis : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Penerbit : Genta Publishing Tahun Terbit : Maret 2012 Jumlah halaman : XVI + 128 halaman Berdasarkan pemaparan buku ini, sejak tahun 1970-an hingga saat ini, paling tidak terdapat dua teori hukum asli Indonesia yang mempengaruhi perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pada pemikiran, pembuatan, penerapan, maupun pada penegakannya. Dua teori itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Pembangunan diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, pakar hukum internasional dan juga mantan Menteri Kehakiman yang memasukkan teori tersebut sebagai materi hukum dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I (1970-1975). Pandangan Mochtar intinya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu ...
Post a Comment
Read more

Legal Maxims, Blacks Law Dictionary, 9th edition.

dikutip dari: http://tpuc.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=13527 Maxime ita dicta quia maxima estejus dignitas et certissima auctoritas, atque quod maxime omnibus probetur – A maxim is so called because its dignity is cheifest and its authority is the most certain, and because it is most approved by all. Regula pro lege, si deficit lex – If the law is inadequate, the maxim serves in its place. Non jus ex regula, sed regula ex jure – The law does not arise from the rule (or maxim), but the rule from the law. Law: Home ne sera puny pur suer des breifes en court le roy, soit il a droit ou a tort. – A person shall not be punished for suing out writs in the Kings court, whether the person is right or wrong. Homo vocabulum est naturae; persona juris civilis. – Man (homo) is a term of nature: “person” (persona), a term of civil law. Omnis persona est homo, sed non vicissim – Every person is a human being, but not every human being is a person. Persona est homo cum statu quodam consideratus ...
Post a Comment
Read more