Skip to main content

ULANBATAAR, KOTA GENGHIS KHAN

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono





Mendengar kata “Mongolia” mau tidak mau akan langsung teringat dengan nama besar Temujin (Genghis Khan). Ternyata ketika berada di Ulanbataar (Ibukota dan kota terbesar di Mongolia) pun, sangat terasa suasana kebanggaan warga mongolia terhadap penguasa yang berhasil menyatukan suku-suku di wilayah Mongolia tersebut sehingga ketua-ketua suku kaum Mongol dan para khan (chiefs) melantik Temujin sebagai Khan Agung dan digelar Genghis Khan (Chingis Khan untuk orang Mongol) yaitu Emperor of All Men.


Sebagai ibukota negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer, Ulanbataar bertebaran gedung-gedung pemerintahan dengan tiang-tiang besar. Salah satunya yang menjadi ikon adalah gedung parlemen yang mempunyai halaman luas dan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk beraktivitas. Tak lupa beragam patung disegala penjuru kota laiknya negara-negara bekas Uni Soviet. Salah satunya patung Damdin Sükhbaatar. Tak lupa juga patung Genghis Khan.


Ulanbataar (artinya pahlawan merah) terletak di bagian timur laut Mongolia yang berada di ketinggian 1.310 meter. Dengan demikian dapat dimaklumi udara yang dingin dan angin gurun sangat mencekam kota yang bernama asli Örgöö tersebut , disertai temperatur ekstrim yang dapat berbeda sangat drastis setiap harinya.

Menurut sejarah, wilayah Ulanbataar memang punya banyak nama. Sejak 1630-1706 disebut Örgöö (tempat tinggal), dari 1706–1911 disebut Ikh Khüree (tenda besar), Da Khüree atau disingkat Khüree. Sejak kemerdekaan tahun 1911, kota tersebut berganti nama dengan Niislel Khüree (tenda utama). Ketika kota tersebut menjadi Ibukota negara baru disebut Mongolian People's Republic pada tahun 1924 namanya berganti menjadi Ulaanbaatar (pahlawan merah) untuk menghormati pahlawan nasional Damdin Sükhbaatar yang menyelamakan Mongolia dari tentara Ungern von Sternbergs dan pendudukan China.











Kedekatan hubungan Mongolia dan Uni Soviet pada tahun 1980an sangat terasa mempengaruhi cara hidup penduduk Ulanbataar. Terlihat dari penampilan dan mode pakaian penduduk kota yang tentunya jauh dari kesan tradisional yang nomaden. Malah, mode eropa menjadi pilihan utama warga kota yang berpenduduk sekitar 1 juta jiwa tersebut. Apalagi tulisan yang digunakan adalah Cyrillic script sama dengan Rusia, bedanya pengucapannya saja karena phonetically, sedangkan bahasa yang digunakan penduduk adalah Khalkh Mongolian (90%), Turki, dan Rusia.






Foto: Koleksi pribadi.








Comments

Popular posts from this blog

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an...

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Judul Buku : Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Penulis : Luthfi Widagdo Eddyono Penerbit : Insignia Strat Cetakan Pertama , Maret 2013 Terbitan Online :  http://bit.ly/11IgInD Buku ini menceritakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Baik Mahkamah Konstitusi, maupun sengketa kewenangan lembaga negara merupakan hal yang baru dalam konsepsi ketatanegaraan Indonesia akibat perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang menguatkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ) antarlembaga negara. Tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara dan dipahaminya kedudukan setara antarlembaga negara menciptakan potensi konflik antarlembaga negara tersebut. Karenanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru, diberi wewenang untuk menentukan siapa lembaga negara yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan UUD 1945. Buku in...

Legal Maxims, Blacks Law Dictionary, 9th edition.

dikutip dari: http://tpuc.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=13527 Maxime ita dicta quia maxima estejus dignitas et certissima auctoritas, atque quod maxime omnibus probetur – A maxim is so called because its dignity is cheifest and its authority is the most certain, and because it is most approved by all. Regula pro lege, si deficit lex – If the law is inadequate, the maxim serves in its place. Non jus ex regula, sed regula ex jure – The law does not arise from the rule (or maxim), but the rule from the law. Law: Home ne sera puny pur suer des breifes en court le roy, soit il a droit ou a tort. – A person shall not be punished for suing out writs in the Kings court, whether the person is right or wrong. Homo vocabulum est naturae; persona juris civilis. – Man (homo) is a term of nature: “person” (persona), a term of civil law. Omnis persona est homo, sed non vicissim – Every person is a human being, but not every human being is a person. Persona est homo cum statu quodam consideratus ...