Thursday, April 16, 2015

Belajar dari Bulan November


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Bulan November merupakan bulan yang penting bagi dua negara, yaitu Jerman dan Indonesia. Bagi Jerman, bulan November merupakan bulan “Runtuhnya Tembok Berlin”. Bagi Indonesia, bulan November merupakan bulan yang memperingati hari Pahlawan yang penting dalam sejarah republik dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Tembok Berlin adalah tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur selama 28 tahun, yaitu sejak Agustus 1961 sampai November 1989. Tembok yang panjangnya 156 kilometer tersebut berada tepat di tengah kota Berlin. Selama itu pula penduduk Jerman Timur tidak diperbolehkan berkunjung ke Jerman Barat tanpa ijin khusus. Tembok itu benar-benar memisahkan ideologi, cara hidup, dan bahkan hubungan kekeluargaan. 

Tepat pada 9 November 1989 lalu, penduduk Berlin telah diperbolehkan untuk saling berkunjung melewati tembok bersejarah itu. Tanggal itu sebagai hari bersejarah bagi Jerman karena merupakan titik mula reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Tahun ini adalah 25 tahun peringatan “Fall of the Wall”. Bradenburg Gate pun dijadikan simbol reunifikasi Jerman.

Bagi Indonesia, bulan November sangat penting dalam sejarah republik. Pada tahun 1945, bulan itu adalah bulan peperangan, revolusi fisik, dan pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945 yang merupakan hari ultimatum Tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang juga membonceng Netherlands Indies Civil Administration (NICA) agar pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan juga menghentikan perlawanan.

Pertempuran terjadi dalam skala besar yang disebutkan terjadi hampir tiga minggu mengorbankan ribuan jiwa pejuang dan warga sipil. Kejadian demikian dikenang sebagai Hari Pahlawan bagi Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini, salah seorang tokoh yang berjasa dalam peristiwa revolusi di Surabaya, yaitu H.R. Mohammad Mangoendprojo turut mendapat gelar Pahlawan Nasional. Selain itu, Letjen (Purn.) Djamin Ginting, Sukarni Karto Kartodiwirjo, dan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional Tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2014 dikeluarkan melalui Keputusan Presiden yang memberi kriteria, “Anugerah Pahlawan Nasional kepada mereka sebagai penghargaan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, atau perjuangan politik atau dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, dan mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa”.

Belajar dari Sejarah dan Pengalaman
Sejarah Jerman dan pengalaman pertempuran Surabaya patut menjadi acuan kita dalam memandang diri dan masa depan bangsa. Pemisahan secara dikotomis atas ideologi dan cara pandang politik di Jerman jangan sampai terjadi di Indonesia. Pertempuran Surabaya yang dijadikan Hari Pahlawan patut menjadi motivasi agar segala tindakan kita hendaknya didasarkan atas kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Khususnya dalam memahami konteks sekarang pasca pemilihan umum 2014, yaitu kondisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah terbelah secara dikotomis. Hal demikian telah menjadi fakta hukum dan politik yang harus disikapi karena jalannya pemerintahan dalam skala tertentu dapat terganggu. Perlu disadari kondisi politik saat ini merupakan salah satu prediksi Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan agar pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden dilaksanakan serentak pada pemilihan umum tahun 2019.

Dalam Putusan 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menyebutkan, pemilihan umum yang tidak serentak dilakukan memiliki kencenderungan untuk tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, yaitu sistem presidensial. “Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.”

Akan tetapi, agar pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 tidak mengalami kekacauan dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2019. Hal ini memberi harapan yang kuat bahwa pada periode berikutnya kondisi parlemen seperti saat ini tidak akan terjadi, karena logis dengan pemilihan yang serentak, pendukung salah satu calon presiden/wakil presiden akan memilih anggota parlemen pendukung calon presiden/wakil presiden yang disukainya itu. Dengan demikian, pemerintahan presiden/wakil presiden akan lebih kuat dan cenderung berhasil menjalankan program-program pemerintahannya.

Untuk periode pemerintahan saat ini dapat dipastikan dari awal hingga berakhir, pemerintahan akan kerap “terganggu”. Harapan kita kondisi demikian tidak akan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemisahan Jerman Timur dan Jerman Barat pada tahun 1961 tidak terjadi di Indonesia. Setiap politisi perlu memahami nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan para pahlawan kita khususnya para pejuang kemerdekaan pada tahun 1945. Itulah pelajaran yang dapat kita raih di bulan November ini.

No comments: